Bank Pesantren Syariah Sedang Disiapkan, Bidik 30 Juta Santri

Sejumlah santri menampilkan kesenian marawis saat menghadiri peringatan Hari Santri Nasional di Puskesmas Sukaraja, Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis 22 Oktober 2020. Puskesmas Sukaraja menggelar peringatan Hari Santri Nasional dengan mengundang santriwan dan santriwati Pondok Pesantren At Takwin sekaligus mensosialisasikan gerakan 3M kepada para santri. ANTARA FOTO/Candra Yanuarsyah

Jakarta – Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) tengah menyiapkan pembentukan bank pesantren syariah. Bank baru ini bertujuan untuk membangkitkan ekonomi pesantren yang beberapa waktu ini masih terabaikan.

“Entah setahun atau dua tahun lagi,” kata Ketua Umum Hebitren Hasib Wahab Chasbullah dalam acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) pada Selasa, 27 Oktober 2020.

Pembentukan bank pesantren ini pun merupakan satu dari tiga program unggulan yang sedang dijalankan oleh Hebitren. Mereka juga melihat ada potensi santri yang sangat besar di Indonesia di balik pembentukan bank ini.

Saat ini, kata Hasib, kurang lebih ada 30 ribu pesantren di Indonesia. Jika satu pesantren saja dihuni 1000 santri, maka totalnya menjadi 30 ribu santri. Sehingga, potensi besar ini ingin dimanfaatkan juga oleh Hebitren melahirkan dana abadi pesantren. Sumbernya berasal dari wakaf, infaq, sedekah, dan zakat. Tak terbatas pada santri yang sedang mondok, tapi juga alumni. Harapannya, dana ini tak bisa mengembangkan pesantren, tapi juga bangsa.

Terakhir, Hebitren bertekad untuk semakin memberdayakan holding bisnis antar pesantren. Bagi Hasbi, bisnis di pesantren bisa lebih berkembang dibandingkan sekedar UMKM saja, tapi bisa mencapai level pabrik dan perusahaan besar. “Itu cita-cita Hebitren,” kata Hasib.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mendukung pengembangan ekonomi pesantren seperti yang disampaikan oleh Hasib Untuk itulah, kata dia, BI saat ini sedang menyiapkan peta jalan program-program kemandrian ekonomi pesantren. “BI menempatkan peran penting pesantren dalam ekonomi syariah,” kata dia.

9 Kelompok Tani dan 16 Pesantren Bermitra dengan Pesantren Al-Ittifaq

Hebitren.id Pondok Pesantren Al-Ittifaq terus mengembangkan konsep kemandirian ekonomi pesantren. Beragam usaha pun dijalankan pesantren asal Jawa Barat ini.

Ketua Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq Setia Irawan menyampaikan di tahun 2020 ini, Al-Ittifaq memiliki sembilan kelompok tani dan ada 16 pondok pesantren di Jawa Barat yang menjadi mitra Al-Ittifaq. Kelompok-kelompok tani ini berasal dari masyarakat yang dididik Al-Ittifaq untuk mengerjakan pertanian yang dimiliki Al-Ittifaq dengan intensif dan terintgerasi.  

Sebelum sampai ke titik kemandirian ekonomi pesantren itu, Irawan mengungkapkan Al-Ittifaq mengalami serangkaian perjalanan panjang sejak berdiri tahun 1934.

Titik utama kemandirian ekonomi Al-Ittifaq terjadi pada 1970, Al-Ittifaq menyadari pentingnya kemandirian ekonomi lewat usaha. Sektor pertanian adalah usaha yang dipilih Al-Ittifaq ketika itu.

“Kami berpikir untuk bagaimana bisa memenuhi kebutuhan santri dan operasional pesantren. Akhirnya diputuskan untuk menggerakkan unit usaha yaitu sektor pertanian,” jelas Irawan.

Seiring berjalannya waktu, usaha pertanian ini membesar dan surplus. Kelebihan itu pun menjadi salah satu sumber pendapatan pesantren yang sudah berdiri sejak 1934 ini. Hasil pertanian dijual ke pasar tradisonal, masyarakat sekitar pesanren, bahkan ke pasar modern.

Pada 1997, didirikanlah Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Dengan begitu Al-Ittifaq memiliki dua fungsi, yakni Yayasan Pesantren Al-Ittifaq yang bergerak di sektor pendidikan dan Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq yang bergerak di sektor usaha.

Irawan menceritakan, sektor usaha yang dijalankan Al-Ittifaq ini, selain untuk memenuhi biaya operasional pondok pesantren, tetapi juga memberikan kecakapan hidup kepada santri. “Karena kami tidak bisa menjamin pondok pesantren akan menjadikan para santri, kiai atau ustaz semua. Jadi, perlu adanya life skill yang dimiliki santri,” sambungnya.

Usaha Al-Ittifaq terus berkembang, tidak hanya pertanian, tetapi usahnya juga bergerak di bidang pertukangan, perbengkelan, pengolahan kopi, dan farmasi. Dari semuanya itu, usaha paling utamanya tetap pertanian.

“Hingga 2020, Al-Ittifaq memiliki sembilan kelompok tani dan ada 16 pondok pesantren di Jawa Barat yang menjadi mitra Al-Ittifaq,” pungkas Irawan

BI Dorong Pembentukan Usaha Holding Pesantren Nasional

Bank Indonesia bersama 110 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia mendeklarasikan inisiasi pembentukan usaha induk (holding bisnis) pesantren nasional guna mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren sebagai basis arus ekonomi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia bersama 110 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia mendeklarasikan inisiasi pembentukan usaha induk (holding bisnis) pesantren nasional guna mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren sebagai basis arus ekonomi Indonesia.

“Usaha induk pesantren yang didukung manajemen dan tata kelola yang baik diharapkan dapat mendukung aktivitas usaha dengan skala yang lebih besar dalam konteks pengembangan unit usaha pesantren,” kata Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo seperti dikutip dari keterangan di situs resmi BI, Rabu (13/11/2019).

Hal ini disampaikan Dody dalam Sarasehan Nasional Pesantren, sebagai rangkaian kegiatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019, di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Usaha induk pesantren merupakan integrasi beberapa unit usaha pesantren guna memperkuat keberadaan dari sisi pemodalan, pengembangan pasar hingga akses informasi.

Dody menuturkan inisiasi usaha induk pesantren merupakan salah satu implementasi 4 (empat) langkah strategis yang disusun BI bersama dengan Kementerian Agama dalam mendorong kemandirian pesantren.

Langkah strategis tersebut bertujuan untuk mendudukan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mandiri dan mendorong aktivitas unit usaha pesantren dalam skala yang lebih luas.

“BI sebagai akselerator, memastikan bahwa arah pengembangan unit usaha tersebut berada di jalan yang tepat dan memberikan hasil yang nyata.”

Adapun keempat langkah tersebut adalah, Pertama, penyusunan standarisasi laporan keuangan unit usaha pesantren. Kedua, pemberdayaan unit usaha pesantren melalui pilot project kegiatan usaha potensial.

Ketiga, pengembangan virtual market untuk mendorong lini usaha pesantren. Keempat, pengembangan holding pesantren yang berfungsi sebagai perusahaan skala nasional yang menjaga kepentingan pesantren sebagai unit produksi nasional.

Program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren telah diimplementasikan kepada lebih dari 250 pesantren secara nasional sejak 2017. Dalam kesempatan tersebut, juga diluncurkan deklarasi bisnis pesantren.

Ke depan, pengembangan kemandirian pesantren masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan daya saing. Tantangan pertama, jumlah penduduk muslim Indonesia yang terbesar di dunia dan memiliki preferensi yang tinggi terhadap produk-produk bersertifikat halal.

Tantangan kedua, pesatnya pertumbuhan ekonomi digital seiring tingginya akseptansi kaum milenial terhadap layanan jasa dan keuangan melalui saluran digital.

“Untuk itu program pengembangan pesantren diperkuat dengan upaya memperkuat unit usaha guna menyediakan produk-produk bersertifikat halal serta menjadikan pesantren tidak hanya sebagai obyek dan pasar dalam era ekonomi digital yang berkembang pesat seperti sekarang ini, tetapi juga menjadi subyek atau penggerak utama dalam iklim ekonomi digital, terutama pada lingkup produk dan layanan berbasis syariah.”

Hebitren Ponpes Jabar Mampu Bersaing di Tengah Pandemi

Agrobisnis Pesantren

Agrobisnis Pesantren

Pondok Pesantren di bawah serikat ekonomi pesantren di Jawa Barat kini telah mampu bersaing dalam bidang agro bisnis trutama di tengah pandemi.

Pengasuh Pondok Pesantren Riyadlul Hidayah Ciamis Afif Ismail Sulaeman mengatakan di tahun 2020 Bank Indonesia telah memberikan bantuan kepada Holding Bisnis Pesantren (Hebitren) wilayah Jabar berupa pendirian Green House untuk mengakselarasi usaha pertanian di 10 pesantren di Jabar.

Pengembangan 10 Pesantren Agrobisnis

“10 pesantren yang disokong di bawah naungan Serikat Ekonomi Pesantren Jawa Barat diantaranya Baitunnajah Bandung, Al-Mushtafa Mandalasari Bandung, Najaatain Cianjur, Salafiah Sururon Garut, Assyariatul Uluum Sumedang, Minnatul Huda Purwakarta, Bahrul Ulum Ciamis, Nurul Falaah Ciamis, Riyadlul Hidayah Ciamis, dan Salafiyah Banyulana Ciamis,”ujar dia dalam webinar, Senin (27/7).

Semua pesantren tersebut dibina oleh Pondok Pesantren Al Ittifaq yang telah lebih dahulu berhasil dalam mengelola agrobisnis dan telah mandiri. AL Ittifaq sejak awal untuk memperkuat posisi pesantren sebagai penyedia bahan pangan dan sebagai distributor hasil pertanian. “Kini kami memiliki green house yang dilengkapi dengan teknologi terkini untuk percepatan agrobisnis di pesantren,”ujar dia.

Di masa pandemi ini, untuk Pesantren Riyadhlul Hidayah memfokuskan untuk menanam bahan pangan cabe merah sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait ketahanan pangan. Ketika masa pandemi yang dirasa sunyi dari berbagai sisi Ponpes menganggap hal ini bukanlah sebuah kesulitan.

“Kami justru merasa hal ini adalah sebuah tantangan dan hadir untuk memberikan solusi kepada masyarakat terutama dalam menyediakan bahan pangan dan memperkuat ekonomi masyarakat,”jelas dia.

Sementara itu Kepala Kantor Bank Indonesia Wilayah Tasikmalaya Heru Saptaji mengatakan pihaknya terus mengintensifkan edukasi dan sosialiasi terkait hebitren. Sinergi dan kolaborasi juga dilakukan bersama masyarakat ekonomi syariah dan tokoh ulama berpengaruh di Priangan Timur.

“Kami petakan dan identifikasi pesantren yang punya potensi besar kemudian dikembangkan dalam konteks ini berupa dukungan ekonomi syariah regional,” ujar dia.

Lebih besar berikan kesempatan Ponpes di jabar diberikan kepada Ponpes di wilayah Priangan Timur. Sehingga mereka mendapatkan porsi pendampingan pengembangan Halal Value Chain lebih besar dan lebih luas.

Tentu dampaknya potensi mereka akan terbuka lebih lebar. Dukungan Bank Indonesia pun mendapatkan animo optimisme dari pimpinan pondok pesantren.

Apalagi setelah mendapat gambaran tentang HVC sehingga ketenangan dan kenyamanan ekonomi produktif lebih terjaga. Mereka juga mendapatkan jaminana pemasaran yang sesuai dengan landasan psirnsip syariah. Hingga saat ini konsep tersebut pun mengena di wilayah Priangan Timur


This article uses material from the Republika.co.id

Pembangunan 3 Distribution Center

3 Titik Pesantren

Melalui HEBITREN, Bank Indonesia juga memberikan bantuan kepada HEBITREN wilayah Jawa Timur yang disebut Koperasi Sarekat Bisnis Pesantren (KSBP) berupa pembangunan Distribution Center. Pembangunan tersebut ditujukan untuk menampung berbagai produk pesantren yang diproduksi masing-masing pondok pesantren yang kemudian didistribusikan kembali ke pondok pesantren dengan sistem pertukaran produk atau penyetokan barang dari berbagai supplier untuk memenuhi kebutuhan pesantren dan masyarakat sekitar.

Pesantren-pesantren yang terlibat ialah:

  1. PP Nurul Jadid Probolinggo
  2. PP Bahrul Ulum Jombang
  3. PP Sunan Drajat Lamongan

Perkembangan Jawa Timur

  • Perkembangan Hebitren di Jawa Timur dimulai dengan 17 pesantren yang tergabung di KSBP Koperasi syariah bisnis pesantren, kegiatanya diantaranya membangun usaha percetakan bersama yang di bangun di Pesantren Sunan Drajat Lamongan, selain itu ada 3 Distributor Center untuk gudang distribusi produk unggulan pesantren

Kerjasama dengan Ponpes di Jatim meliputi:

  • Tebuireng, Jombang
  • Bahrul Ulum, Jombang
  • Lirboyo, Kediri
  • Gontor, Ponorogo
  • Sunan Drajat, Lamongan
  • Langitan, Tuban
  • Al-Amin, Sumenep
  • Nurul Jadid, Probolinggo
  • Sidogiri, Pasuruan
  • An-Nur 1 dan II, Bululawang Malang
  • An-Nuqoyah, Sumenep
  • Salafiyah Syafi’iyah, Situbondo
  • Miftahussunnah, Surabaya
  • Qomaruddin, Gresik
  • Al-Fitrah, Surabaya

This article uses material from the Wikibooks article Halal Value Chain, BI”

GREEN HOUSE 10 PESANTREN

Green House Agrobisnis Pesantren

Green House Hebitren

Holding Ekonomi dan Bisnis Pesantren (HEBITREN) merupakan program penguatan kemandirian pesantren yang ditujukan untuk mendorong akselerasi penguatan ekonomi dari unit bisnis yang ada di pondok pesantren.  Holding bisnis pesantren dapat berbentuk kelembagaan koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi primer atau unit bisnis yang otonom di suatu wilayah atau beberapa wilayah tertentu.

10 pilot project Green House Pesantren Jabar

Pada tahun 2020 Bank Indonesia telah memberikan bantuan kepada HEBITREN wilayah Jawa Barat yang disebut Sarekat Ekonomi Pesantren (SEP) berupa pendirian Green House untuk mengakselerasi usaha pertanian pada 10 Pesantren di Jawa Barat diantaranya:

  1. PP Baitunnajah Bandung
  2. PP Al-Mushtafa Mandalasari Bandung
  3. PP Najaatain Cianjur
  4. PP Salafiah Sururon Garut
  5. PP Assyariatul Uluum Sumedang
  6. PP Minnatul Huda Purwakarta
  7. PP Bahrul Ulum Ciamis
  8. PP Nurul Falaah Ciamis
  9. PP Riyadlul Hidayah Ciamis
  10. PP Salafiyah Banyulana Ciamis

This article uses material from the halalvaluechain.isef.co.id

BI Dukung Pesantren Terintegrasi dalam Usaha Induk

Bank Indonesia (BI) bersama 110 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia mendeklarasikan inisiasi pembentukan usaha induk (holding bisnis) pesantren nasional. Hal tersebut guna mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren untuk mendukung pesantren sebagai basis arus ekonomi Indonesia. Usaha induk pesantren yang didukung manajemen dan tata kelola yang baik diharapkan dapat mendukung aktivitas usaha dengan skala yang lebih besar dalam konteks pengembangan unit usaha pesantren. Demikian disampaikan Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo dalam Sarasehan Nasional Pesantren, sebagai rangkaian kegiatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019 pada hari ini (12/11) di Jakarta. Usaha induk pesantren merupakan integrasi beberapa unit usaha pesantren guna memperkuat keberadaan dari sisi pemodalan, pengembangan pasar hingga akses informasi.

Inisiasi usaha induk pesantren merupakan salah satu implementasi 4 (empat) langkah strategis yang disusun BI bersama dengan Kementerian Agama dalam mendorong kemandirian pesantren. Langkah strategis tersebut bertujuan untuk mendudukan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mandiri dan mendorong aktivitas unit usaha pesantren dalam skala yang lebih luas. BI sebagai akselerator, memastikan bahwa arah pengembangan unit usaha tersebut berada di jalan yang tepat dan memberikan hasil yang nyata. Adapun keempat langkah tersebut adalah, Pertama, penyusunan standarisasi laporan keuangan unit usaha pesantren. Kedua, pemberdayaan unit usaha pesantren melalui pilot project kegiatan usaha potensial. Ketiga, pengembangan virtual market untuk mendorong lini usaha pesantren. Keempat, pengembangan holding pesantren yang berfungsi sebagai perusahaan skala nasional yang menjaga kepentingan pesantren sebagai unit produksi nasional. Program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren telah diimplementasikan kepada lebih dari 250 pesantren secara nasional sejak 2017. Dalam kesempatan tersebut, juga diluncurkan deklarasi bisnis pesantren.

Ke depan, pengembangan kemandirian pesantren masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan daya saing. Tantangan pertama, jumlah penduduk muslim Indonesia yang terbesar di dunia dan memiliki preferensi yang tinggi terhadap produk-produk bersertifikat halal. Tantangan kedua, pesatnya pertumbuhan ekonomi digital seiring tingginya akseptansi kaum milenial terhadap layanan jasa dan keuangan melalui saluran digital. Untuk itu program pengembangan pesantren diperkuat dengan upaya memperkuat unit usaha guna menyediakan produk-produk bersertifikat halal serta menjadikan pesantren tidak hanya sebagai obyek dan pasar dalam era ekonomi digital yang berkembang pesat seperti sekarang ini, tetapi juga menjadi subyek atau penggerak utama dalam iklim ekonomi digital, terutama pada lingkup produk dan layanan berbasis syariah.